MUARO JAMBI – Hari ini ruang BPK RI terasa beda. Ada Ketua Adkasi Siswanto, ada Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, ada wajah-wajah pengurus yang datang bukan buat laporan formalitas. Mereka datang buat “berbenah”.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Pimpinan BPK RI Bapak Achsanul Qosasi. Aidi Hatta buka pembicaraan dengan satu kalimat kunci, ketaatan.

“Yang kami bawa hari ini bukan sekadar data 2025. Kami bawa niat. Evaluasi BPK itu cermin. Kalau masih ada yang kurang di akuntabilitas, integritas, efisiensi kerja DPRD, ya kami benahi,” ujar Aidi Hatta.

Bagi Aidi, politik itu bukan soal kursi. Politik itu soal hidup orang Muaro Jambi. 

“Kebijakan politik itu harus jalan kaki sampai ke pasar, ke sawah, ke dapur warga. Kalau cuma muter di ruangan, buat apa? Makanya kami dorong perubahan sistem. Perjalanan dinas, reses, semua harus punya ruh pelayanan. Bukan sekadar jadwal,” tegasnya.

Ia minta langsung ke pemerintah, khususnya Mendagri & Menkeu, bikin skema reses yang lebih manusiawi. “Reses itu bukan liburan dewan. Reses itu napas rakyat. Harus berkualitas, harus berintegritas,” katanya.

Selain itu, Aidi Hatta nggak mau jalan sendiri. Ia ajak pakar hukum, pakar pemerintahan, pakar akuntansi duduk bareng. Tujuannya satu: bikin formula kerja DPRD yang selaras rekomendasi BPK.

“Catatan BPK kami terima dengan kepala dingin. Itu bukan teguran, itu amanah. Ke depan, setiap rupiah, setiap kebijakan, setiap langkah DPRD Muaro Jambi harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ke atasan, tapi ke rakyat yang ngasih amanah,” tegas Aidi Hatta.