MUAROJAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta menghadiri acara Silahturahmi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan bersama Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia ADKASI, Selasa (09/6/2026) di Jakarta.

Acara ini mempertemukan pimpinan DPRD dari berbagai daerah dengan jajaran Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Tampak sebagai narasumber BJP. Moh. Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han.

Silahturahmi ini jadi ruang sinergi antara legislatif daerah dan Polri untuk membahas isu ketenagakerjaan, penegakan hukum, serta peran DPRD dalam mengawal kebijakan yang berpihak ke pekerja dan masyarakat.

Kehadiran Aidi Hatta menegaskan komitmen DPRD Muaro Jambi untuk terus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum. Tujuannya agar kebijakan daerah yang lebih berpihak ke rakyat dan dunia kerja yang lebih tertib.

“Ini Bukan Sekadar Silaturahmi, Ini Soal Nasib Orang Kecil” kata Aidi Hatta.

Dalam diskusi, Aidi Hatta menyampaikan keresahannya soal maraknya praktik kerja yang merugikan buruh di daerah. Mulai dari upah di bawah UMP, kontrak kerja tanpa kepastian, sampai PHK sepihak tanpa pesangon.

“Di Muaro Jambi banyak pabrik, banyak perusahaan. Tapi kalau hukumnya nggak ditegakkan, yang rugi tetap pekerja. Silahturahmi ini kami jadikan momentum untuk minta Polri hadir lebih kuat di garda depan penegakan hukum ketenagakerjaan,” tegas Aidi.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi pekerja. Banyak pekerja yang tidak tahu haknya. Banyak pengusaha yang “bermain” di celah regulasi. Karena itu, sinergi DPRD-Polri harus sampai ke level desa dan kecamatan.

Sementara itu, narasumber, BJP Moh. Irhamni menegaskan Dit Tipidter Bareskrim Polri berkomitmen memberantas tindak pidana ketenagakerjaan. Mulai dari penipuan lowongan kerja, pemerasan, sampai pelanggaran K3 yang menewaskan pekerja.

“Kami nggak tutup mata. Kalau ada laporan dari DPRD, dari masyarakat, kami tindak. Tapi kami juga butuh data dan keberanian warga untuk melapor. DPRD jadi jembatan penting itu,” tendasnya.