SENGETI - Setelah mencermati dan membahas struktur anggaran dan program dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan - PPP DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan sejumlah catatan penting.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Indra Gunawan, SH. dalam Rapat Paripurna persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 di DPRD Muaro Jambi, Kamis 3/9/2026.

Berdasarkan catatan Fraksi PPP, masih banyak program yang telah diusulkan masyarakat melalui DPRD saat reses, belum terakomodir dalam rancangan APBD Perubahan ini. Hal serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Mohon ini menjadi catatan penting ke depannya," ujar Indra Gunawan, SH.

Selain itu kata Indra Gunawan ada keluhan dari masyarakat yang telah mengajukan bantuan dan proposal ke SKPD terkait, namun dijanjikan untuk tahun berikutnya bahkan ada yang ditolak.

Fraksi PPP memahami kondisi fiskal daerah saat ini. Namun ke depan diminta untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat yang langsung disampaikan dari mulutnya.

"Karena seharusnya pemerintah harus hadir di setiap apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Ini harus menjadi catatan bagi SKPD," tegas Indra Gunawan.

Implementasi Program KITAB harus lebih dimantapkan. Beberapa kepala desa menyebut masuk semester ketiga, informasi mengenai program dan dana berapa yang didapatkan di desa mereka belum sepenuhnya diketahui secara persis.

Muaro Jambi baru-baru ini mendapatkan dana transfer tambahan DAU dan penyaluran kurang bayar oleh Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp33 Miliar.

Fraksi PPP meminta Pemkab Muaro Jambi jeli memanfaatkan dana ini sebaik-baiknya dan mendahulukan kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu.

Mengingat musim kemarau belum usai, Fraksi PPP meminta perhatian serius pada antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan - Karhutla di wilayah rawan Muaro Jambi.